Sharing Session Agromodern BRMP Riau Diikuti 640 Peserta Bahas Penggunaan e-Banper
Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Riau kembali menyelenggarakan Sharing Session Agromodern Seri Ke-4 dengan tema “Penggunaan e-Banper” pada Jumat (07/08/2026) secara daring. Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian (Pusdatin) Kementerian Pertanian, Syaifful Arifin, S.Kom. Sharing session diikuti oleh pegawai BRMP Riau, penyuluh BPPSDMP se-Provinsi Riau, serta jajaran Dinas Pertanian kabupaten/kota sebagai upaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan bantuan pemerintah berbasis digital.
Dalam pemaparannya, narasumber menjelaskan bahwa implementasi e-Banper merupakan tindak lanjut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Bantuan Pemerintah di Lingkup Kementerian Pertanian. Melalui aplikasi ini, seluruh proses usulan Calon Penerima Calon Lokasi (CPCL) dilakukan secara elektronik sehingga data menjadi lebih akurat, transparan, dan terdokumentasi dengan baik. Aplikasi e-Banper juga terintegrasi dengan data Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (Simluhtan).
Kegiatan berlangsung interaktif dengan praktik penggunaan aplikasi e-Banper dan berbagai pertanyaan dari penyuluh maupun dari Dinas Pertanian mengenai implementasi e-Banper hingga kendala dilapangan yang dihadapi dalam mendukung keberhasilan penyaluran bantuan pemerintah berbasis digital.
Dalam arahannya, Kepala BRMP Riau, Dr. Agus Wahyana Anggara, S.Si., M.Si., menyampaikan bahwa pemanfaatan aplikasi e-Banper perlu segera ditindaklanjuti melalui workshop praktik agar penyuluh dan seluruh pihak terkait dapat memahami penggunaan aplikasi secara langsung serta mengidentifikasi kendala yang masih dihadapi di lapangan. Pentingnya percepatan pengisian RKK dalam mendukung implementasi PM-AAS, dengan harapan dalam dua minggu ke depan capaian indikator dapat meningkat dari kategori merah menjadi kuning, bahkan mencapai kategori hijau. Melalui penguatan kapasitas dan koordinasi yang berkelanjutan, diharapkan pelaksanaan pengelolaan bantuan pemerintah berbasis digital dapat berjalan lebih efektif, akuntabel, dan tepat sasaran.